Senin, 03 Agustus 2020

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021


Sebagai amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.
Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-updan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsistendengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership)menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam prosespengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yangdisusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Share:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2019

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun berdasarkan Perpres  Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian , pengihtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Sedangkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam Lampirannya menjelaskan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Share:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam  rangka  pengukuran  dan  peningkatan  kinerja  serta  lebih  meningkatkan akuntabilitas  kinerja  suatu  instansi  pemerintah,  maka  ditetapkan  system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang  dapat  menginformasikan  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  secara obyektif  dan  terukur  dari  pelaksanaan  kegiatan      yang  telah  ditetapkan  dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Sumenep selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Makin  Sejahtera  dengan  Pemerintahan  yang  Mandiri,  Agamis,  Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.”

Sebagai  daerah  otonom  diharapkan  Kabupaten  Sumenep  mempunyai struktur  Industri  dan  Perdagangan  yang  mandiri  dan  tangguh,  berdaya  saing tinggi,  yang  berorientasi  pada  ekonomi  kerakyatan  dengan  memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas.


Untuk mendownload softcopy-nya silahkan klik DISINI
Share:

Kamis, 15 Agustus 2019

VISIT SUMENEP 2018-2019

Visit Sumenep 2018 dan 2019 alah suatu program wisata yang di gaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka memperkenalkan sekaligus mempromosikan destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep.
Ada Banyak tempay wisata yang dimiliki yang sangat rekomendasi sekali bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

  1. Pantai Slopeng
  2. Pantai Lombang
  3. Pantai 9 (sembilan)
  4. Pulau Oksigen Gili Yang.
  5. Bukit Tinggi
  6. Asta Tinggi (Komplek Pemakaman Para Raja)
  7. Water Park Sumekar
  8. Goa Soekarno
  9. Masjid Jamik
  10. Keraton Sumenep
  11. Museum Keraton 
  12. dan masih banyak yang lainnya
Destinasi wisata ini di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata, Kebudayan dan Pemuda Olah Raga Sumenep. untuk info lebih lengkap silahkan berkunjung ke Disparbudpora.
Share:

Selasa, 30 Juli 2019

Struktur Organisasi

1.Kepala Dinas
2.Sekretaris
a.Kasubag Umum dan Kepegawaian
b.Kasubag Program dan Perencanaan
c.Kasubag Keuangan

3.Kabid. Perindustrian
a.Kasi Data Dan Informasi Perindustrian
b.Kasi Bina Industri Rumah Tangga Dan Industri Kecil
c.Kasi Agro Industri

4.Kabid. Perdagangan
a.Kasi Informasi Kerjasama Perdagangan
b.Kasi Perdagangan Dan Agro Bisnis

5.Kabid. Pemberdayaan Industri Dan Perdagangan
a.Kasi Penyuluhan, Pelatihan Dan Ketrampilan
b.Kasi Usaha, Industri Dan Perdagangan
c.Kasi Pengawasan Industri Dan Perdagangan

6.Kabid. Promosi dan Perlindungan Konsumen
a. Kasi Promosi
b.Kasi Perlindungan Konsumen
Share: